Ambang Batas Presiden Open Legal Policy, Perlu Revisi UU Pemilu
Jakarta, CNN Indonesia — Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid, meyakini bahwa ambang batas presiden sebesar 20 persen yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu termasuk dalam kategori kebijakan hukum terbuka, yang menjadi tanggung jawab para legislator. Pernyataan ini disampaikan menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan bahwa ketentuan ambang batas presiden tersebut tidak konstitusional. Jazilul menjelaskan…
