Krisis Rohingya Memburuk, 60.000 Pengungsi Baru Banjiri Bangladesh

Suara.com –

Ketegangan yang terjadi antara pemerintah junta Myanmar dan kelompok pemberontak Tentara Arakan telah memperburuk kondisi yang dihadapi oleh komunitas Rohingya. Selama dua bulan terakhir, sekitar 60.000 orang Rohingya terpaksa melarikan diri ke Bangladesh akibat meningkatnya konflik yang semakin mengkhawatirkan.

Penasihat urusan luar negeri Bangladesh, Md. Touhid Hossain, mengungkapkan bahwa saat ini, Bangladesh berpegang pada prinsip untuk tidak menerima lebih banyak pengungsi Rohingya ke wilayahnya. “Namun, dalam situasi darurat seperti ini, terkadang kami tidak memiliki pilihan lain,” ujarnya pada Minggu (22/12/2024).

Baca Juga: Heboh Delegasi Keluar Saat Prabowo Pidato di KTT D-8, Kemlu: Hal Yang Lumrah

Hossain menambahkan, “Meskipun demikian, kami terpaksa mengizinkan 60.000 warga Rohingya untuk masuk. Ini bukan izin resmi; mereka tiba melalui jalur yang tidak biasa.” Ia juga menyampaikan bahwa ia telah berpartisipasi dalam pertemuan konsultasi informal dengan perwakilan dari beberapa negara tetangga seperti Laos, Thailand, India, China, dan Myanmar untuk membahas isu ini.

Pada pertemuan yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Thailand, Maris Sangiampongsa, di Bangkok pekan lalu, Hossain menegaskan bahwa Bangladesh tidak akan menerima gelombang pengungsi Rohingya baru. “Kami perlu menemukan cara untuk mencegah hal ini, dengan dukungan dari komunitas internasional,” katanya. Ia menambahkan bahwa negara-negara tersebut tidak melihat adanya kemungkinan Myanmar kembali ke kondisi stabil seperti sebelumnya.

Baca Juga: Deretan Pelanggaran Israel di Lebanon Saat Gencatan Senjata, Rusak Kebun Lemon-Hancurkan Bangunan

Oleh karena itu, mereka meminta pemerintah Myanmar, yang diwakili oleh penjabat Menlu U Than Swe, untuk segera menyelesaikan masalah internal melalui dialog dengan semua pihak yang terlibat. Tentara Arakan kini menguasai lebih banyak wilayah di negara bagian Rakhine yang berbatasan dengan Bangladesh.

Namun, Hossain mengungkapkan bahwa negosiasi formal dengan pihak-pihak yang kini menguasai wilayah tersebut di Myanmar merupakan hal yang tidak mungkin. “Saya sampaikan kepada Than Swe bahwa perbatasan Myanmar saat ini tidak berada di bawah kontrol pemerintah. Perbatasan tersebut telah menjadi wilayah kontrol aktor non-negara. Sebagai negara, kita tidak dapat berurusan dengan aktor non-negara. Oleh karena itu, pemerintah Myanmar harus mencari solusi untuk masalah perbatasan dan Rohingya,” tegas Hossain.

Bangladesh saat ini menjadi tempat penampungan bagi lebih dari 1,2 juta pengungsi Rohingya di Distrik Cox’s Bazar, yang terletak di tenggara negara tersebut. Kebanyakan pengungsi Rohingya melarikan diri dari Myanmar pada Agustus 2017 akibat tindakan keras militer yang brutal. Masuknya warga Rohingya juga dipengaruhi oleh praktik korupsi di perbatasan Bangladesh-Myanmar, di mana beberapa individu membantu mereka menyeberang dengan imbalan uang. (Sumber: anomsuryaputra.id)