Fusi PPP 1973 Dukung Sandiaga-Dudung Jadi Ketum PPP, Tolak Mardiono

Jakarta, CNN Indonesia —

Sekelompok tokoh yang tergabung dalam Eksponen Fusi PPP 1973 telah mengungkapkan dukungan mereka terhadap sejumlah nama calon ketua umum PPP, baik yang berasal dari dalam maupun luar organisasi, untuk ikut serta dalam Muktamar PPP yang dijadwalkan pada tahun 2025 mendatang.

Husnan Bey Fananie, Ketua Umum Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi), menyampaikan pernyataannya dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di sebuah kafe di Otista, Jakarta, pada Minggu (5/1). “Eksponen Fusi PPP 1973 sangat menghargai pencalonan para calon Ketua Umum PPP dan Pengurus PPP yang ingin berkontribusi dalam Muktamar, baik dari kalangan internal maupun eksternal,” tutur Husnan.

Husnan mengungkapkan bahwa setidaknya ada belasan nama yang muncul sebagai calon ketua umum PPP. Dari kalangan internal PPP yang terafiliasi dengan Nahdlatul Ulama (NU), dia menyoroti beberapa nama, di antaranya Habil Marati (Anggota DPR RI 1999-2009) dan Taj Yasin Maimoen (mantan Wakil Gubernur Jawa Tengah) sebagai kandidat yang berpotensi.

Selanjutnya, Husnan juga menyebutkan namanya sendiri serta Hasrul Azwar sebagai calon dari Parmusi. Dari Syarikat Islam (SI), terdapat nama Ahmad Faryal, sementara dari Persatuan Terbiah Islamiah (PERTI), muncul nama Anwar Sanusi.

Dia juga menambahkan bahwa ada beberapa kandidat dari luar PPP yang mendapatkan dukungan dari Fusi PPP 1973. Beberapa nama tersebut termasuk mantan KSAD Dudung Abdurachman, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, politikus PPP Sandiaga Uno, serta Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Ipul.

Nama-nama lain yang juga disebutkan meliputi mantan Ketua MK Hamdan Zoelva, Ketua Umum Partai Masyumi Ahmad Yani, dan Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi.

“Kami berharap para calon ketua umum PPP, baik dari internal maupun eksternal, memiliki karakter yang jujur, dapat dipercaya, amanah, cerdas, dan berintegritas,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, politikus PPP Idy Muzayad menyatakan penolakannya terhadap Plt Ketum PPP Muhamad Mardiono jika ingin mencalonkan diri sebagai Ketum PPP di Muktamar 2025. Hal ini disebabkan oleh kegagalan Mardiono dalam mengembalikan PPP ke Senayan.

“Mungkin ada pertanyaan di benak teman-teman. Bagaimana dengan yang sekarang? Kami jelas menolak pihak yang telah gagal ini,” ungkap Idy.

Idy mengungkapkan kekhawatirannya bahwa Plt Ketum PPP saat ini berusaha mempertahankan kekuasaan dengan segala cara, termasuk menutup peluang bagi tokoh eksternal untuk menjadi ketua umum.

Dia percaya bahwa perubahan AD/ART dapat memberi kesempatan bagi tokoh eksternal untuk terlibat dalam kepemimpinan di Muktamar PPP mendatang.

“Jika ada indikasi yang menghalangi kemunculan tokoh luar untuk menjadi ketua umum, itu akan melanggar AD/ART itu sendiri,” tegas Idy.

“Kami dengan tegas menolak mereka yang sudah gagal ini. Ini adalah sikap kami. Bukan karena masalah pribadi, ini soal kepemimpinan,” tambahnya.

Eksponen Fusi PPP 1973 terdiri dari tokoh-tokoh yang berasal dari NU, Parmusi, Serikat Islam, hingga Perti, yang sebelumnya bergabung ke dalam PPP.

Beberapa tokoh yang hadir dalam pertemuan ini antara lain Zarkasih Nur (Nahdlatul Ulama), Husnan Bey Fananie (Persaudaraan Muslimin Indonesia/Parmusi), Achmad Faryal (Serikat Islam/SI), dan Irena R. Rusli Halil (Partai Tarbiyah Indonesia/Perti).

Sebelumnya, Plt Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono mengungkapkan bahwa Muktamar X PPP akan dipercepat sebagai persiapan untuk Pemilu 2029, agar PPP dapat kembali berperan di Senayan.

Menurutnya, percepatan Muktamar PPP ini penting agar pengurus yang terpilih memiliki waktu yang cukup untuk melakukan konsolidasi menjelang Pemilu 2029.

“Masa khidmat Partai Persatuan Pembangunan akan berakhir pada Desember 2025. Mengingat situasi dan kondisi politik saat ini, kami memerlukan percepatan,” jelas Mardiono di Jakarta, Jumat malam (13/12).

(rzr/DAL)

[Gambas:Video CNN]