Penghapusan PPDB Zonasi Harus Dengar Beragam Aspirasi – Anom Suryaputra Media

Jakarta, CNN Indonesia

Komisi X DPR menekankan pentingnya melibatkan berbagai pihak dalam pembahasan terkait penghapusan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyatakan bahwa kebijakan yang diambil harus membawa dampak positif untuk pendidikan di Indonesia.

“Kami percaya bahwa mendengarkan pendapat publik dan para stakeholder sangatlah penting. Oleh karena itu, kami akan mengundang semua pihak terkait, termasuk Mendikdasmen Abdul Mu’ti, dinas pendidikan, guru, orang tua siswa, serta pengamat pendidikan, untuk mendiskusikan efektivitas sistem zonasi dan keluhan yang ada di masyarakat,” jelas Hetifah, sebagaimana dilansir oleh Antara pada Jumat (22/11).

Hetifah menjelaskan bahwa sistem zonasi dalam PPDB awalnya diperkenalkan untuk mengatasi ketidaksetaraan dalam kualitas pendidikan dan untuk mencegah diskriminasi. Namun, pelaksanaan sistem ini menghadapi sejumlah kendala, termasuk kesiapan fasilitas pendidikan yang bervariasi di berbagai daerah. Dia menekankan pentingnya mencari alternatif jika sistem zonasi dihapuskan.

“Jika sistem zonasi dianggap tidak efektif, kita perlu mempertimbangkan alternatif yang lebih adil, seperti seleksi berdasarkan prestasi atau memberikan tambahan kuota bagi siswa dari latar belakang kurang mampu,” ujarnya.

Menurut Hetifah, Komisi X DPR mendorong pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memastikan pemerataan akses pendidikan. Dia mencatat bahwa kritik terhadap sistem zonasi seringkali berakar pada perbedaan kualitas antara sekolah-sekolah.

Sebelumnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengungkapkan bahwa ia telah meminta Mendikdasmen Abdul Mu’ti untuk mempertimbangkan penghapusan sistem zonasi dalam PPDB. Gibran menekankan bahwa pendidikan merupakan kunci untuk menciptakan generasi yang berkualitas, terutama menjelang Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu, akses pendidikan yang lebih mudah sangatlah penting.

“Dalam rapat koordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan, saya sampaikan kepada Pak Menteri, ‘Pak, sistem zonasi harus dihapus,’” kata Gibran saat acara Tanwir I PP Pemuda Muhammadiyah di Jakarta Pusat, Kamis (21/11).

Putra sulung Presiden Joko Widodo ini juga menegaskan bahwa penting untuk mengajarkan keterampilan seperti coding, programming, dan digital marketing kepada generasi muda. “Kita tidak boleh tertinggal dari negara lain,” tambahnya.

(tim/tsa)

[Gambas:Video CNN]